Kemegahan dan kemajuan Riau hari ini tidak lepas dari
peran strategis mahasiswa Riau. Keberadaan mahasiswa dan gerakan perlawanannya
telah ada sejak nagara ini belum merdeka. Gerakan yang dilakukan merupakan
bentuk perluasan peran mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga sampai
saat ini mahasiswa selalu ada di hati rakyat. Mahasiswa sebagai insan akademik
yang tahu betul dengan permasalahan daerah dengan kajian yang dilakukan mampu
memberikan mekanisme check and balance.
Sebagai kalangan terpelajar mahasiswa selalu mengisi ruang-ruang perubahan.
Intelektualitas yang dimiliki dari proses menimba ilmu di kampus mampu
menjernihkan pandangan untuk perbaikan kondisi masyarakat. Data, fakta dan
dialektika mewarnai diskusi mahasiswa yang kemudian mengeluarkan argumentasi
yang logis tentang suatu keadilan tehadap kondisi masyarakat. Berelasi dengan
stekholder yang rindu perubahan seperti dosen, tokoh, budayawan, LSM, dan praktisi
juga menjadi kerja-kerja serius mahasiswa. Perjalanan Riau sampai hari ini
merupakan wujud dari pikiran kritis mahasiswa Riau.
Belakangan ini masyarakat Riau dikejutkan dengan kasus
korupsi PON khusus perubahan perda no 6 tahun 2010. Korupsi telah menjadi
komitmen masyarakat Indonesia bahwa itu penyakit berbahaya di negeri ini harus
diperangi secara bersama. Masyarakat Riau sepakat untuk menyukseskan
penyelengraan PON. Bahkan momentum PON dapat digunakan sebagai ajang konsolidasi internal masyarakat
Riau. Keberadaan Riau sebagai tuan rumah PON paradoks dengan sikap pejabat baik
politisi maupun birokrat pemerintahan yang menjadikan momentum ini sebagai
wadah memperkaya diri sendiri. Sebagai contoh yakni tindakan korupsi yang
dilakukan pada perda no 6 tahun 2010 yang menjerat beberapa orang pejabat sebagai
tersangka diantaranya adalah tiga anggota DPRD Riau, Muhammad Faisal Anwan, Muhammad
Dunhir, dan Taufan Andoso Yakin serta staf PT Pembangunan Perumahan (PP)
Persero Rahmat Syahputra dan Kadispora Provinsi Riau Lukman Abas. Bahkan
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan ajudan Gubernur
Riau telah di periksa walaupun belum ditetapkan sebagai tersangka.
Melihat kasus korupsi PON khusus perda no 6 tahun 2010
tidak banyak akademisi, tokoh, budayawan yang fokus untuk angkat
bicara. Kalaupun ada yang berbicara masih sayup-sayup suaranya. Gerakan
mahasiswa melihat kasus korupsi yang merugikan daerah tentu tidak bisa didiamkan.
Ketika ketidakadilan terjadi di depan mata, hati nurani harus bicara. Keilmuan
yang dimiliki harus mampu menjawab realitas yang ada. Gerakan itu dipolopori
oleh BEM Se-Pekanbaru. Gerakan yang dilakukan tidak hanya asal gerak, karena
diimbangi dengan kekuatan data, fakta, diskusi dan kajian ilmiah dengan
berbagai kalangan yang ada di internal kampus maupun eksternal kampus.
Mahasiswa sebagai gerakan ekstraparlementer demi menjalankan amanah rakyat
dengan melakukan kontrol sosial. Gerakan jalanan yang menjadi historis
perjuangan mahasiswa dilakukan lebih dari 7 kali turun ke jalan menyuarakan
tangkap adili, gantung pelakunya selalu disuarakan. Bahkan mimbar bebas di
masing-masing kampus menjadi bagian dari memasifkan isu korupsi di Riau. Mahasiswa
selalu menyuarakan bebaskan Riau dari korupsi dan mendesak KPK usut tuntas
Kasus korupsi PON sampai keakar-akarnya bahkan aktor intelektualnya harus
ditangkap. Hal ini dikarenakan kuat indikasi pejabat tinggi di daerah juga
terlibat.
Gerakan yang dilakukan mahasiswa tentu membuat panas
telinga para koruptor. Terutama para pejabat yang punya kepentingan untuk
memperkaya diri sendiri pada momentum PON ini. Oleh karena itu, ada indikasi upaya
pejabat-pejabat yang terlibat kasus korupsi untuk mematikan gerakan mahasiswa.
Upaya-upaya tersebut diantaranya; Pertama, melakukan
kriminalisasi gerakan mahasiswa. Kriminalisasi gerakan mahasisawa dengan alasan
pengrusakan tugu countdown. Saya juga berasumsi belum tentu juga mahasiswa yang
melakukan pengrusakan, siapa tahu ada konspirasi intelijen. Saya ingin mengajak
kita semua berfikir lebih komperhensip dan integral, jangan berfikir sempit.
Kerusakan tugu countdown yang dilakukan kalau juga berasumsi mahasiswa yang
melakukan belum seberapa bila dibandingkan dengan mark-up anggaran yang
dilakukan. Ditambah dengan pembohongan publik yang dilakukan oleh salah satu
pejabat PB PON. Melihat keberadaan tugu countdown yang tidak strategis bahkan
pembangunannya menggunakan badan jalan menimbulkan pertanyaan apakah tugu
countdown memiliki IMB?. Selain itu tugu yang tujuan awalnya sebagai penyemarak
pelaksanaan PON di Riau, namun kenyataannya tidak berfungsi sebagai hitung
waktu mundu PON menjadi kekecewaan dikalangan masyarakat. Kondisi objektif
inilah yang kemudian menjadi symbol perlawanan mahasiswa terhadap korupsi yang
ada pada PON. Masyarakat tahu bahwa tugu countdown symbol dari korupsi PON di Provinsi
Riau.
Kedua, melakukan konflik internal di kampus. Kejadian
rusuh dikampus UNRI sangat disayangkan. Ada skenario besar yang dilakukan oleh
penguasa dan antek-anteknya untuk melakukan konflik di internal mahasiswa yang
kemudian gerakan mahasiswa terpolarisasi. Kejadian rusuh ini membuat gerakan
mahasiswa tidak fokus untuk melakukan perlawanan terhadap korupsi PON.
Konspirasi ini terlihat ketika tuntutan mahasiswa telah diakomodir oleh PR 3
karena takut dengan jumlah massa di luar yang banyak. Setelah tuntutan di
sampaikan oleh PR 3 UNRI, massa tidak juga membubarkan diri, tapi malah tetap
bertahan, ada apa dengan ini semua?.
Mahasiswa harus tetap menjadi pelopor gerakan
perubahan. Pola berfikir penguasa yang menganggap gerakan mahasiswa mengancam
pemerintahan merupakan pikiran yang keliru. Penguasa harus memahami gerakan
mahasiswa sebagai dinamisasi demokrasi. Agenda besar penguasa untuk mematikan
gerakan mahasiswa akan selalu dilakukan di kampus. Saat ini di kampus UNRI,
tidak tertutup kemungkinan juga dilakukan dikampus-kampus yang ada di Provinsi
Riau. Waspadalah! Mahasiswa Riau harus tetap solid dan terus melakukan
gerakan-gerakan ke arah perubahan untuk kemajuan bangsa serta keadilan bagi
masyarakat. Hidup mahasiswa!!!
salam mahasiswa
Oleh : Nofri Andri Yulan
Presiden Mahasiswa UNRI /KP PD KAMMI Riau
.jpg)
