HUT RIAU WADAH INTROSPEKSI DIRI

9 Agustus 1957 merupakan hari jadi Provinsi Riau. Namun, banyak dari masyarakat Riau yang tidak mengetahui hal ini. Sehingga sudah menjadi kebiasaan bertepatan dengan 9 Agustus bumi Lancang Kuning bersempena menyambut hari bahagia. Pemerintah mempersiapkan serangkaian kegiatan mulai dari pemberiaan penghargaan kepada tokoh Riau yang berjasa, perlombaan dan peresmian beberapa bangunan venue PON. Akan tetapi acara ini hanya dinikmati segelintir orang yang tentunya pejabat teras Provinsi ini.

Bertepatan dengan sempena 55 Tahun provinsi Riau, tentu kebahagian ini bukan dimiliki oleh segelintir orang, tapi bagaimana kebahagian ini juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Riau seperti suku sakai, talang mamak, akit, dan masyarakat pinggiran sungai siak karena mereka juga pemilik sah daerah ini.

Setiap bulan Agustus selalu ada rasa bangga menyelimuti masyarakat Riau. Perjuangan berpisah dari Sumatera Tengah dan otonomi daerah memberikan gambaran bahwa ada perjuangan yang dilakukan untuk sebuah keadilan. Perjuangan ini menjadi tanda pahala para pejuang Riau. Akan tetapi, momentum sempena Riau ke 55 tahun masyarakat dikejutkan dengan korupsi berjamaah PON. Kasus skandal korupsi PON ini memberikan luka yang teramat dalam bagi masyarakat dan para pejuang Riau. Permainan kotor antara eksekutif, legislatif dan pemilik modal ini pertanda bahwa sempena Riau ke 55 tahun harus dijadikan wadah melakukan introspeksi diri.

Perayaan  HUT Riau bukan acara rutinitas tahunan yang cendrung seremonial bahkan terkesan menghamburkan uang. Usia 55 tahun bukan usia muda untuk bersantai-santai mengejar  ketertinggalan. Perjuangan membebaskan diri dari Sumatera Tengah dan melawan pemerintah busat bukan semata-mata perjuangan melawan sentralisasi pusat terhadap SDA. Tapi jauh dari itu bagaimana pemerataan infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Sebagai daerah yang memiliki letak sterategis secara geografis, geoekonomi dan geopolitik  seharusnya lebih banyak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Realitas yang tampak saat ini menunjukkan  bahwa kondisi masyarakat masih jauh dari harapan. Beberapa pembanguan yang dilakukan hanya menghabiskan uang rakyat karena diperuntukan untuk event  serimonial seperti PON. Gedung teater Dang Merdu dirombak menjadi bangunan kokoh yang menjulang tinggi ke langit di Kota Pekanbaru. Tugu-tugu berhala menghiasi persimpangan ibu kota Provinsi ini, seakan melihatkan inkosistensi terhadap budaya melayu yang identik dengan Islam. Pusat budaya melayu purna MTQ harus terpaksa dibongkar untuk menyambut event seremonial. Tanah dan Hutan dirampas oleh kaum kapitalis. Hutan, tanah yang  tamadun dijiwai orang Melayu dengan etos menyayangi alam sama seperti diri sendiri sudah mulai luntur dikarenakan sikap pragmatisme. Sehingga ada masyarakat yang memperjuangan tanah, hutan dengan rencana membakar diri yang seharusnya tidak akan terjadi kalau disikapi dengan arif dan bijaksana.

Dana yang banyak untuk dialokasikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dipergunakan untuk hal-hal yang mubazir. Infrastruktur jalan yang rusak, pemerataan pendidikan, kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial masih menjadi potret buram Provinsi ini. Hampir tidak kelihatan usaha untuk  melakukan perubahan terhadap kondisi rakyat saat ini. Program yang bersentuhuan langsung dengan rakyat tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebut saja program  penanggulangan kemiskinan, kebodohan dan infstruktur (K2I) dan Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM). Padahal dua program kerakyatan ini merupakan harapan bagi masyarakat untuk dapat menigkatkan kesejahteraan. Informasi yang didapatkan untuk program OPRM lahan-lahannya telah menjadi semak belukar. Tidak hanya itu beberapa pembangunan yang ditidak memperlihatkan hasil adalah pembangunan terminal agrobisnis sekarang tinggal tempat bersarangnya binatang. Adapun harapan dari keberadaan terminal agrobisnis untuk gerbang ekspor hanya tinggal angan-angan belaka. Sayang seribu sayang uang rakyat di habiskan untuk pembangunan yang mubazir dengan mengatas namakan rakyat.

            Provinsi Riau telah berada pada kondisi memerlukan perubahan yang subtansial.  Tentu harus ada langkah yang kongrit yang harus dilakukan. Tidak ada saat untuk berleha-leha. Sudah cukup retorika lama kita buang yang mengatakan Riau sebagai daerah kaya sehingga membuat kita terlenakan untuk malas-malasan bekerja membangun Riau. Tanggung jawab perubahan ini milik besama tidak hanya milik pemegang kekuasaan. Akan tetapi tanpa mengurangi keberadaan Pemerintah (eksekutif), DPRD (legislatif) Sebagai yang diberikan amanah  dan bertanggung untuk menjalankan rodah agar kemudian tercipta suatu perbaikan terhadap kondisi yang lebih baik. Tujuan dari cita-cita awal dari provinsi ini adalah memberikan keadilan,kesejahteraan, dan mencedaskan masyarakat merupakan orentasi  yang pradigma bagi para pengambil kebijakan.

            Jangan berhenti tangan mendayung, nanti harus membawa hanyut sebuah artikel Muhammad Natsir yang mengatakan bahwa perjuangan belum berahkir. Dibutuhkan semangat dan konsistensi untuk memberbaiki nasib rakyat.  Sedikit saja terlena maka siap-siap hanyut di bawa arus. Momentum peringatan HUT Riau yang ke-55 yang bertepatan dengan bulan Ramadhan yang penuh dengan keberkahan. Maka, saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk membangun optimisme dengan tetap melakukan introspeksi diri dan memainkan peran strategis dari eleman yang ada. Mudah-mudahan dibulan yang berkah ini diberikan keberkahan oleh allah SWT untuk Bumi Lancang Kuning ini. Selamat HUT Riau ke-55!!! 

salam mahasiswa

Oleh : Nofri Andri Yulan

Mantan Presiden Mahasiswa /KP PD KAMMI Riau

Skenario Penguasa Mematikan Gerakan Mahasiswa

Kemegahan dan kemajuan Riau hari ini tidak lepas dari peran strategis mahasiswa Riau. Keberadaan mahasiswa dan gerakan perlawanannya telah ada sejak nagara ini belum merdeka. Gerakan yang dilakukan merupakan bentuk perluasan peran mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga sampai saat ini mahasiswa selalu ada di hati rakyat. Mahasiswa sebagai insan akademik yang tahu betul dengan permasalahan daerah dengan kajian yang dilakukan mampu memberikan mekanisme check and balance. Sebagai kalangan terpelajar mahasiswa selalu mengisi ruang-ruang perubahan. Intelektualitas yang dimiliki dari proses menimba ilmu di kampus mampu menjernihkan pandangan untuk perbaikan kondisi masyarakat. Data, fakta dan dialektika mewarnai diskusi mahasiswa yang kemudian mengeluarkan argumentasi yang logis tentang suatu keadilan tehadap kondisi masyarakat. Berelasi dengan stekholder yang rindu perubahan seperti dosen, tokoh, budayawan, LSM, dan praktisi juga menjadi kerja-kerja serius mahasiswa. Perjalanan Riau sampai hari ini merupakan wujud dari pikiran kritis mahasiswa Riau.

Belakangan ini masyarakat Riau dikejutkan dengan kasus korupsi PON khusus perubahan perda no 6 tahun 2010. Korupsi telah menjadi komitmen masyarakat Indonesia bahwa itu penyakit berbahaya di negeri ini harus diperangi secara bersama. Masyarakat Riau sepakat untuk menyukseskan penyelengraan PON. Bahkan momentum PON dapat digunakan  sebagai ajang konsolidasi internal masyarakat Riau. Keberadaan Riau sebagai tuan rumah PON paradoks dengan sikap pejabat baik politisi maupun birokrat pemerintahan yang menjadikan momentum ini sebagai wadah memperkaya diri sendiri. Sebagai contoh yakni tindakan korupsi yang dilakukan pada perda no 6 tahun 2010 yang menjerat beberapa orang pejabat sebagai tersangka diantaranya adalah tiga anggota DPRD Riau, Muhammad Faisal Anwan, Muhammad Dunhir, dan Taufan Andoso Yakin serta staf PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Rahmat Syahputra dan Kadispora Provinsi Riau Lukman Abas. Bahkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan ajudan Gubernur Riau telah di periksa walaupun belum ditetapkan sebagai tersangka.

Melihat kasus korupsi PON khusus perda no 6 tahun 2010 tidak banyak akademisi, tokoh, budayawan  yang  fokus untuk angkat bicara. Kalaupun ada yang berbicara masih sayup-sayup suaranya. Gerakan mahasiswa melihat kasus korupsi yang merugikan daerah tentu tidak bisa didiamkan. Ketika ketidakadilan terjadi di depan mata, hati nurani harus bicara. Keilmuan yang dimiliki harus mampu menjawab realitas yang ada. Gerakan itu dipolopori oleh BEM Se-Pekanbaru. Gerakan yang dilakukan tidak hanya asal gerak, karena diimbangi dengan kekuatan data, fakta, diskusi dan kajian ilmiah dengan berbagai kalangan yang ada di internal kampus maupun eksternal kampus. Mahasiswa sebagai gerakan ekstraparlementer demi menjalankan amanah rakyat dengan melakukan kontrol sosial. Gerakan jalanan yang menjadi historis perjuangan mahasiswa dilakukan lebih dari 7 kali turun ke jalan menyuarakan tangkap adili, gantung pelakunya selalu disuarakan. Bahkan mimbar bebas di masing-masing kampus menjadi bagian dari memasifkan isu korupsi di Riau. Mahasiswa selalu menyuarakan bebaskan Riau dari korupsi dan mendesak KPK usut tuntas Kasus korupsi PON sampai keakar-akarnya bahkan aktor intelektualnya harus ditangkap. Hal ini dikarenakan kuat indikasi pejabat tinggi di daerah juga terlibat.

Gerakan yang dilakukan mahasiswa tentu membuat panas telinga para koruptor. Terutama para pejabat yang punya kepentingan untuk memperkaya diri sendiri pada momentum PON ini. Oleh karena itu, ada indikasi upaya pejabat-pejabat yang terlibat kasus korupsi untuk mematikan gerakan mahasiswa.

Upaya-upaya tersebut diantaranya; Pertama, melakukan kriminalisasi gerakan mahasiswa. Kriminalisasi gerakan mahasisawa dengan alasan pengrusakan tugu countdown. Saya juga berasumsi belum tentu juga mahasiswa yang melakukan pengrusakan, siapa tahu ada konspirasi intelijen. Saya ingin mengajak kita semua berfikir lebih komperhensip dan integral, jangan berfikir sempit. Kerusakan tugu countdown yang dilakukan kalau juga berasumsi mahasiswa yang melakukan belum seberapa bila dibandingkan dengan mark-up anggaran yang dilakukan. Ditambah dengan pembohongan publik yang dilakukan oleh salah satu pejabat PB PON. Melihat keberadaan tugu countdown yang tidak strategis bahkan pembangunannya menggunakan badan jalan menimbulkan pertanyaan apakah tugu countdown memiliki IMB?. Selain itu tugu yang tujuan awalnya sebagai penyemarak pelaksanaan PON di Riau, namun kenyataannya tidak berfungsi sebagai hitung waktu mundu PON menjadi kekecewaan dikalangan masyarakat. Kondisi objektif inilah yang kemudian menjadi symbol perlawanan mahasiswa terhadap korupsi yang ada pada PON. Masyarakat tahu bahwa tugu countdown symbol dari korupsi PON di Provinsi Riau.

Kedua, melakukan konflik internal di kampus. Kejadian rusuh dikampus UNRI sangat disayangkan. Ada skenario besar yang dilakukan oleh penguasa dan antek-anteknya untuk melakukan konflik di internal mahasiswa yang kemudian gerakan mahasiswa terpolarisasi. Kejadian rusuh ini membuat gerakan mahasiswa tidak fokus untuk melakukan perlawanan terhadap korupsi PON. Konspirasi ini terlihat ketika tuntutan mahasiswa telah diakomodir oleh PR 3 karena takut dengan jumlah massa di luar yang banyak. Setelah tuntutan di sampaikan oleh PR 3 UNRI, massa tidak juga membubarkan diri, tapi malah tetap bertahan, ada apa dengan ini semua?.

Mahasiswa harus tetap menjadi pelopor gerakan perubahan. Pola berfikir penguasa yang menganggap gerakan mahasiswa mengancam pemerintahan merupakan pikiran yang keliru. Penguasa harus memahami gerakan mahasiswa sebagai dinamisasi demokrasi. Agenda besar penguasa untuk mematikan gerakan mahasiswa akan selalu dilakukan di kampus. Saat ini di kampus UNRI, tidak tertutup kemungkinan juga dilakukan dikampus-kampus yang ada di Provinsi Riau. Waspadalah! Mahasiswa Riau harus tetap solid dan terus melakukan gerakan-gerakan ke arah perubahan untuk kemajuan bangsa serta keadilan bagi masyarakat. Hidup mahasiswa!!!

salam mahasiswa

Oleh : Nofri Andri Yulan

  Presiden Mahasiswa UNRI /KP PD KAMMI Riau