Social Icons

Senin, 21 Januari 2013

DINAMIKA GOLKAR RIAU MENJELANG PILGUBRI 2013

Tahun 2013 merupakan tahun politik, bertepatan tanggal 4 September 2013 ada pemilihan Gubernur di Provinsi Riau. Siapa yang tidak menginginkan jabatan orang nomor satu di bumi lancang kuning. Jabatan yang sangat prestisius dan terhormat. Momentum pemilihan gubernur merupakan ajang kompetisi bagi partai politik untuk memajukan kader terbaiknya menjadi gubernur Riau. Segala kekuatan akan digerakkan oleh partai mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan sampai ke desa-desa. Mulai sekarang sudah menjadi keharusan bagi partai untuk mengerakkan mesin partai. Semakin panas mesin partai bergerak, maka akan semakin kencang kecepatannya untuk sampai kepada kemenangan.
Dari seluruh partai yang ada yang paling menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana dinamika di internal Partai Golkar Riau menjelang pemilihan gubernur di Provinsi Riau. Monuver politik, tensi politik, konstalasi politik sampai dengan lemparan-lemparan isu yang kemudian memberikan wacana-wacana baru ke publik. Masih ingat bagaimana musdalub Golkar yang dilaksanakan di kantor DPP Slipi Rabu 24 Oktober 2012 yang dilakukan untuk menggulingkan ketua DPD Golkar Indra Mukhlis Adnan yang dilakukan oleh sembilan DPD II Golkar. Hasil musdalub dengan terpilihnya Annas Maaamun secara aklamasi sebagai ketua DPD 1 Golkar menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan publik yang sebelumnya beberapa nama sempat digadang-gadangkan menjadi orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin seperti herman Abdullah, Syamsurizal, Sukarmis.
Penyusunan pengurus di bawah kepemimpinan Annas Maamun juga tidak lepas dari kritik yang datang di internal kader-kader Golkar. Seperti apa yang disampaikan oleh ketua DPP partai Golkar Rusli Zainal yang mengkritisi tidak masuknya kader yang sudah mengakar di Golkar. Partai Golkar sebagai partai pemenang pada pemilihan legislatif 2009 dengan jumlah kursi di DPRD Prov 16 dan mengantarkan kader terbaiknya H.M. Rusli Zainal menjadi Gubenur Riau. Sebagai partai besar sudah menjadi kewajaran ketika calon Gubernur yang diusung oleh partai berlambang beringin ini menjadi rebutan.
Menyongsong pilgubri 2013 yang tinggal hitungan bulan seharusnya untuk konsolidasi internal partai Golkar sudah harus siap. Segala daya upaya mulai dari insfrastruktur pemenangan dan strategi sudah harus matang. Terpilihnya Annas Maamum tentu menjadi angin segar bagi partai untuk kembali mengkonsolidasikan partai untuk lebih solid terutama menjelang Pilgubri yang sudah didepan mata. Apalagi pasca Musdalub banyak kader-kader tidak terkonsolidasikan dengan maksimal. Akan tetapi, tidak partai Golkar kalau tidak berdinamika dan berkonflik di internalnya. Sampai sekarang  masih menjadi perdebatan di internal kader tentang siapa yang akan didukung oleh Golkar Riau untuk menjadi calon Gubernur.
Baru-baru ini manuver politik Sukarmis ngeri-ngeri sedap kepada Annas Maamun yang mengatakan Annas terlalu gaek (telah tua) dan tidak mendukung pencalonan Annas sebagai calon gubernur. Statment Sukarmis yang juga ketua DPD I Partai Golkar Kuansing memunculkan polemik baru di internal partai. Ditambah dengan dukungan dari DPD 1 Inhu yang menginginkan mengusung Yopi Arianto yang juga DPD 1 Golkar Inhu tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai calon Gubernur Riau.
Pilgubri merupakan ajang pesta demokrasi daerah, tidak ada halangan bagi siapa yang ingin maju untuk manjadi orang nomor satu bumi lancang kuning. Sebelumnya Herman Abdullah telah mendeklarasikan diri maju menjadi calon gubernur menggunakan perahu di luar golkar. Indra Mukhlis Adnan juga masih mempunyai niat maju menjadi gubernur. Di internal golkar sendiri masih terjadi faksi-faksi pengaruh dari kader-kader senior yang telah mangakar yang tidak mendapat tempat di golkar. Dengan kondisi seperti ini mampukah Golkar menjadi partai nomor wahid di bumi lancang kuning?. Teka-teki ini tentu harus dijawab oleh kader Golkar sendiri.
Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa konfik di internal partai belambang beringin terus terjadi  menjeleng Pilgubri 2013?. Saya punya padangan bahwa partai masih belum demokratis dalam penentuan calon. Parpol masih sangat oligarki, semua berporos kepada pemimpin. Seakan-akan yang berhak menjadi Gubernur itu adalah ketua DPD I Golkar Riau. Padahal tidak semua kader berhak maju. Yang menjadi permasalahan adalahh proses penetapan calon yang mesih menggunakan pradigma lama. Kalau partai berani untul melakukan kovensi di internal partai siapa yang akan diusung menjadi calon gubernur tentu ini lebih baik. Wujud dari partai yang lebih demokratis. Proses demokrasi di internal partai sebagai wadah bagi partai mendengarkan suara kader dan masyarakat, artinya partisipasi publik itu penting agar kemudian calon yang diusung memang keinginan kader dan masyarakat.
Konflik di internal partai Golkar ini tentu harus dekelolah dengan baik. Resolusi konflik merupakan tugas pokok partai. Ketika konflik dikelola dan kemudian mampu mensolidkan kader untuk menyongsong kemenangan tentu konflik sangat baik. Akan tetapi ketika konflik yang ada di internal partai tidak kemudian membuat kader partai semakin tidak solid bahkan lari ke lain hati tentu konflik seperti ini mendatangkan kerugian. Implikasi lebih besar, jika dalam kampanye Pilgubri terjadi benturan internal diinternal Golkar, bukan mustahil kader senior yang maju menggunakan para pendukung dari internal partai Golkar sendiri.
Sebagai partai besar yang sarat dengan pengalaman dalam mengelola konflik dan dinamika kita berharap partai Golkar mampu untuk melakukan rekonsilisasi kader untuk satu suara dalam mendukung calon yang akan diusung menjadi calon gubernur.  Ketidakmampuan mengelola konflik ini. Di internal partai Golkar juga menunjukkan kepentingan individu pengurus sangat besar. Kalau problem itu tidak segera diselesaikan, dampaknya akan besar bagi persiapan menghadapi kemenagan.
Dalam menentukan calon setidaknya mempertimbngankan aspek popularitas, elektabilitaas, dan aksebilitas dari calon yang akan diusung, siapapun calon yang akan dimajukan tentu harus mempunya aspek yang disebutkan diatas. Selain juga calon harus memiliki integritas dan kapasitas. Partai politik punya cara untuk menguji calonnya yang akan dimajukan menjadi calon Gubernur. Biasanya survei yang dilakukan oleh partai yang kemudian hasilnya menjadi pertimbangan atau dengan cara hasil kovensi daerah untuk direkomendasikan ke DPP . Untuk mengwujudkan pemimpin berkualitas tentu DPP Golkar lebih demokratis untuk menetapkan calon. Masyarakat Riau menunggu siapa calon yang akan diusung oleh partai pemenang Pemilu 2009 yaitu partai Golkar. Semoga…
Oleh: Nofri Andri Yulan
Mantan Presiden Mahasiswa/KP KAMMI RIAU
 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar